ATAMBUA: Jelang Ramadhan Harga Beras di Kabupaten Belu melonjak naik.

KOTA ATAMBUA, HARIAN JHF - Selasa, 16 Juni 2015 - Dilansir dari RRI.co.id
KBRN, Atambua : Menjelang Ramadhan komuditas bahan pokok terutama beras mengalami kenaikan harga, seperti beras dolog mengalami pergeseran mencapai 1,16% dari harga Rp 8500 per Kg, naik menjadi Rp 8.600 Per Kg, beras sulawesi naik 5% dari harga Rp 9.500 per Kg menjadi Rp 10.000 per Kg, Beras Lonceng 3,33%, Beras Longceng special, 15,38% dari harga Rp 11.000 per Kg naik mencapai Rp 14.000 per Kg.

Demikian dijelaskan Kepala Dinas Perindsutrian dan perdangangan Kabupaten Belu, Florianus Nahak, dalam Dialog Interaktiv Belu Bangkit Maju (BBM) bersama RRI Atambua, Selasa (16/6/2015) yang berlangsung dari Kantor Disperindag Belu.

"Untuk mengantisipasi lonjakan harga yang akan naik Setiap kami minggu lakukan pemantauan harga pasar di tiga lolkasi pasar yaitu Pasar Baru Atambua, Pasar Lama dan Pasar Halilulik, kami lakukan setiap hari sabtu,"katanya

Lanjutnya, harga beras mengalami peningkatan disebabkan karena permintaan Konsumen yang meningkat namun tidak di imbangi dengan persedian stok yang mencukupi, sehingga pihaknya melakukan intervensi dengan melakukan sidak bersama Forkompinda di distributor agar tidak ada penimbunan beras.

"Beras memang naik karena konsumen yang paling banyak mengkonsumsi beras lonceng para PNS dan pengusaha sehingga permintaan tinggi, tapi masyarakat biasa tetap mengkonsumsi beras yang dapat di jangkau oleh mereka jadi saya pikir tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat ekonomi lemah,"jelasnya

Menurut Florianus, komuditas lainnya seperti gula tidak mengalami kenaikan tetap stabil, susu kental manis trun 10%, terigu naik dari Rp 10.00 per Kg naik hingga Rp 11.00 per Kg, cabe kriting terjadi penurunan 4,17%, bawang merah dan bawanh putih tetap stabil tidak mengalami kenaikan.

"Komoditi lainnya tetap stabil jadi saya simpulkan menjelang puasa ini harga sembilan bahan pokok tetap stabil tidak ada fluktuasi harga yang berarti tapi pengawasan tetap kami lakukan supaya jangan ada pedangang yang menaikan harga secara sepihak"ungkapnya

Kadis perindag menegaskan kepada para pedangan yang ada di kabupaten Belu agar menjelang puasa ini, tidak menaikan harga secara sepihak dan kepada konsumen tidak perlu khawatir karena stok sembilan bahan pokok aman hingga perayaan idul fitri nanti.

"Saya minta pedangan atau distributor jangan menaikan harga secara sepihak, tapi saya yakin tidak akan ada lonjakan harga yang berarti menjelang Ramadhan ini jadi konsumen tidak perlu khawatir,"tegasnya.(FLL)

(Jhf/Hjhf) via RRI.CO.ID

ATAMBUA: Dari 217, 957 jumlah penduduk Kabupaten Belu masih terdapat 95,847 Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS.

ATAMBUA, HARIAN JHF - Selasa, 16 Juni 2105 - Dilansir dari Radio Republik Indonesia: RRI.CO.ID
KBRN, Atambua: Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Atambua, menggelar Rapat Forum Kemitraan Tingkat Kabupaten, Senin (15/6/2015). Dalam Rapat tersebut terkuak dari Jumalh penduduk di Kabupaten Belu Sebanyak, 217.957 Jiwa masih terdapat 95.847 Jiwa yang belum terdaftar sebagai Peserta BPJS kesehatan 259 Badan usaha di Kabupaten Belu terdapat 89 yang telah mendaftar sementara masih terdapat 170 Badan usaha yang belum mendaftar.

Padalah berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2014 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (SJN), UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS), Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, PP Nomor 86 tahun 2013 tentang saksi kepada pemberi kerja dalam jaminan sosial. Jelas bahwa seluruh masyarjat Wajib terdaftar dan mendaftar sebagai peserta BPJS kesehatan. Berdasrkan hal itu, BPJS Kesehatan Cabang Atambua mengelar Rapat Forum kemitraan bersama dengan pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Belu.

Sekretaris Daerah Belu, Drs Petrus Bere, Usai rapat kepada RRI mengatakan, rapat tersebut sangat penting karena membahas hal yang penting berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Kabupaten Belu dan hal yang paling menonjol adalah data orang miskin di Kabupaten Belu yang sangat tinggi, namun masih terdapat data yang belum akurat sehigga dinas terkait perlu melakukan kajian mendalam terkait dengan data miskin agar dapat di daftar sebagai anggota BPJS kesehatan.

 "Menurut saya forum ini sangat penting karena menyangkut kesehatan dan juga data keluarga miskin di Belu yang belum akurat, jadi saya sudah minta agar dinas sosial segera menuntaskan data keluarga miskin agar dapat di daftar sebagai perserta BPJS sehingga dalam pelayanan kesehatan tidak mengalami hambatan,"pungkasnya

Lanjutnya, Badan usaha yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan segera melakukan pendaftaran karena di dalamnya terdapat 95.847 masyarakat Belu yang belum terdaftar, termasuk karyawan yang bekerja.

"Saya minta agar badan usaha di Belu yang belum mendaftar segera mendaftar karena susuai regulasi yang ada Badan usaha yang tidak mendaftar akan di kenai sanksi,"tegasnya.

Sementara Kepala BPJS Cabang Atambua, Elly Widyani mengatakan, Rapat Forum Kemitraan tersebut dilakukan untuk menyamakan prespsi, dengan para pemangku kepentingan karena di Belu masih terdapat berbagai permasalahan, seperti belum semua BUMD/Badan Usahaha/Swasta bergabung ke program JKN sehingga perlu dukungan dari pemerintah, masih adanya rumah sakit yang meminta pasien untuk membeli obat di luar instalasi farmasi sakit, laporan kunungan dan rujukan dari faskes primer (Puskesmas) belum secara rutin di laporkan oleh semua puskesmas.

 "Masih banyak masalah di belu ini seperti klaim non (persalinan, RITP dan Ambulance) belum diajukan secara rutin setiap bulan, pegawai pemerintah Non PNS (Pegawasi Honorer), aparat desa sampai saat imi masih belum diakomodir (terkait penganggaran iuran oleh pemda untuk diintegrasikan ke dalam program JKN (menjadi peserta BPJS Kesehatan), tingkat korelasi iuran peserta mandiri masih rendah yaitu ada sekitar 2.188 Peserta yang menunggak (30%),"jelasnya.

Menurt Elly Widyani, Jumlah penduduk, 217.957, yang menerima non penerima bantuan iuran(PBI) yang teridi dari PNS/TNI/ POLRI sebanyak, 28.139, Mandiri sebanyak, 7.381, Badan usaha, 781, penerima bantuan iuaran mengunakan anggaran APBD sebanyaj, 6.501, Penerima bantuan iuaran anggaran APBN sebanyak, 79.371. Total , 122.110

"Yang menjadi fokus kami tahun ini Badan usaha karena masih banyak yang belum mendaftar ini menjadi tangung jawab agar semua mendaftar sebagipeserta BPJS karena sangat penting,"katanya.

Rapat tersebut di pimpin oleh Sekretaris Daerah Belu, Drs Peturus Bere dan di hadiri Kepala BPJS kesahatan Cabang Atambua, kadis kesehatan, kadis sosial, kepala RSUD, kepala RS Sito,kepala PPKAD, Perijinan,Kadis Catatan sipil Kabupaten Belu, bertempat di Ruang rapat Sekretaris daerah Belu.(FLL)

(Jhf/Hjhf) via RRI.CO.ID

JAKARTA: Gempa 5, 8 SR Guncang Belu

ATAMBUA, HARIAN JHF - HEADLINE MINGGU INI:

Jakarta - Gempa berkekuatan 5,8 Skala Richter (SR) mengguncang Belu, Nusa Tenggara Timur. Gempa tersebut dilaporkan tidak berpotensi tsunami.

Dikutip Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Selasa (16/6/2015) gempa berada di kedalaman 65 kilometer. Gempa terjadi pada pukul 00.40 WIB.

Adapun lokasi terjadinya gempa berada di 9.86 LS dan 123.13 BT. Untuk pusat gempa terjadi di 64 Km sisi tenggara Belu, NTT.

Hingga kini, belum ada laporan kerusakan ataupun korban jiwa akibat gempa.
(aws/ega)

(Jhf/Hjhf) via DETIK.COM

ATAMBUA: 15 WNI dideportasi Pemerintah Timor Leste

KUPANG, HARIAN JHF - Minggu, 14 Juni 2015 - Dilansir dari RRI.co.id
KBRN, Atambua : Sebanyak 15 Warga Negara Indonesia (WNI) dideportasi Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Atambua, Eka Rodin Sembiring, kepada RRI, Kamis (11/6/2015) mengatakan, ke 15 WNI ditahan pemerintah Timor Leste, karena terbukti menyalahi ijin tinggal di Negera Timor Leste.

"Ada 15 warga kita yang dideprotasi pemerintah Timor Leste mereka menyalahi ijin tinggal di sana sehingga ditahan pemerintah Timor Leste," katanya.

Lanjut Eka Rodin Sembiring, WNI yang dideportasi diserahkan oleh petugas Imigrasi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) ke pihak pemerintah Indonesia, melalui pos Lintas Batas Mota'ain Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dan diterima oleh pihak Imigrasi Atambua.

"Pihak imigrasi Timor Leste yang langsung mengantar ke sini jadi kami Imigrasi Atambua yang langsung menerima, mereka ada 15 orang, 13 orang perempuan dan 2 orang laki-laki," jelasnya.

Sembiring mengatakan, WNI yang dideportasi itu asal Subang Jawa Barat, ditahan pemerintah Timor Leste, seteleah sempat tinggal di Timor Leste  4 bulan lamanya. Setelah diserahkan kepada pemerintah Indonesia di Pos Lintas Batas Mota'ain, petugas imigrasi Atambua terpaksa menahan Paspor milik WNI itu dan akan mengembalikan mereka ke daerah asal yaitu, Subang Jawa Barat.

"Mereka sempat tinggal di Timor Leste  4 bulan, setelah diserahkan pemerintah timor Leste, kami langsung menahan paspor mereka dan secapatnya kami akan pulangkan ke daerah asal mereka," ungkapnya.

Terkait pengawasan di wilayah perbatasan RI-RDTL menurut Kepala Sub seksi lalu lintas imigrasi Atambua ini, akan lebih ditingkatkan  karena warga yang sering melintas ke Timor Leste beralasan ingin mengunjugi keluarga, setelah di Timor Leste tidak diketahui apa yang dilakukan.

"Pengawasan kami akan lebih tingkatkan dengan bantuan Satgaspamtas, Kepolisian, serta Bea cukai, kami minta warga Indonesia selalu patuhi aturan yang berlaku agar tidak di deportasi," tegasnya.(FLL)

ATAMBUA - Dandrem Beri Penghargaan pada Satgas Pamtas RI-RDTL yonif 514 Raider Kostrad yang berhasil mengamankan 14 Pucuk Senpi.

KUPANG, HARIAN JHF - Minggu, 14 Juni 2015 - Dilansir dari RRI.co.id
KBRN, Atambua : Sebelum mengakhiri tugas sebagai Komandan Korem 161 wiraskti kupang, Brigjen TNI Ahmad Yuliarto, berkunjung terakhir ke Mota'an perbatasan RI-RDTL, Kamis (11/6/2015). Dihadapan puluhan personil Satgas pamtas RI-RDTL yonif 514 Raider Kostrad, Dandrem mengatakan, Kunjungan tersebut di lakukan untuk memberikan semangat, penghargaan serta pamitan kepada Personil yang bertugas menjaga perbatasan

"Saya datang ke Perbatasan untuk memberikan apresiasi serta rasa bangga kepada personil satgas pamtas RI-RDTL. Yoni 514 R/kostrad yang telah bertugas dengan baik sehingga perbatasan tetap kondusif, bahkan bisa berprestasi dengan mengamankan 14 pucuk senjata Api,"katanya

Lanjutnya, pretasi yang telah di capai itu merupakan hasil dari kepercayaan masyarakat kepada personil TNI yang semakin kuat sehingga masyarkat dengan sukarela menyerahkan senjata Api. berbagai prestasi yang telah di raih Satgaspamtas harus di jaga serta di tingkatkan.

"Ini berkat dari tugas tambahan tetapi berpengaruh terhadap tugas pokok melaksanakan tugas pengamanan teritorial Pertanian, kerjaninan, Bela Negara, membangun saluran air bersih, sehingga menghasilkan kepercayaan dari masyarakat, dengan masyarakat percaya maka mereka menyerahkan senjatanya,"ungkapnya.

Dandrem mengatakan, dengan senjata yang di dapat membuktikan bahwa kehadiran TNI sangat di percaya masyarakat karena TNI hadir, bukan untuk menakut-nakuti tetapi menjaga perbatasan agar tetap kondusif karena jika senjata api itu tidaj di serahkan akan mengakibatkan kerawanan."Saya minta kepada masyarkat perbatasan yang masih menyimpan senjata api jngan ragu-ragu untuk menyerahkan ke personil satgas supaya aman,"pintannya

Menurut Dandrem dirinya akan purna tugas karena pada 22 Juni 2015 mendatang akan dilakukan serah terima di Kodam dan menjabat sebagai wakil Asisten Personalia Panglima TNI.

"Saya akan segera purna tugas terimakasih kepada personil satgas yang bekerjasama dengan baik selama saya bertugas sebagai Dandrem kedepan saya harap tetap siaga dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik indonesia (NKRI),"tegasnya

Dalam kunjungan tersebut, Dandrem juga memberikan piagam penghargaan kepada personil satgas pamtas RI-RDTL yonif 514 Raider kostrad, yang di wakili oleh enam orang. Salah satu perwakilan penerima penghargaan Letu infanteri Irvan Danki pos Mota'ain mengatakan, Penghargaan yang di terima merupakan bentuk motivasi dan semangat yang di berikan oleh dandrem sehingga pihaknya menyampaikan terimakasih.

"Sebagai personil yang bertugas menjaga batas teritorial RI-RDTL kami akan meningkatkan penjagaan sehingga mampu mencegah pelanggaran hukum yang dapat terjadi di perbatasan," ujarnya

Kunjungan Dandrem ke pos perbatasan Mota'ain RI-RDTL, di dampingi oleh Dandim 1605 Belu, Dansatgas pamtas RI-RDTL yonif 514 Raider Kostrad. usai melakukan kunjungan ke Atambua, Dandrem melanjutkan kunjungan ke pos batas wini.(FLL)

KUPANG - Perayaan Harkopnas di Kupang, Nusa Tenggara Timur berlangsung lancar

KUPANG, HARIAN JHF - Minggu, 14 Juni 2015 - Perayaan Hari Koperasi Nasional di Kupang berlangsung dengan lancar, Sabtu, 13/6 semalam. Acara tersebut berada di Jl. El Tari, di depan Gedung DPR Kupang. Di Kupang, 'Kota Yang Terlambat Tidur' ini, acara tersebut berlangsung hingga pukul 24:00 13/6/2015 atau 00:00 14/6/2015.

(Laporan Langsung dari Kupang, Jhf/Hjhf)

Tanggal perayaan Festival Teater Anak Indonesia 2015 diundur

ATAMBUA, HARIAN JHF - Kamis, 11 Juni 2015 - (Kami meminta maaf karena kami belum menyampaikan hal ini dari dua hari yang lalu.)

Pada hari ini, 9 Juni 2015, kepala Dinas Pariwisata kabupaten Belu, Bapak Pius, menyatakan bahwa tanggal perayaan festival tersebut (Festival Teater Anak Indonesia) akan diundur hingga tanggal 30 Agustus - 3 September, karena beberapa alasan.

ATAMBUA: Puluhan Pedangang Pasar Baru Atambua Merugi, Tuntut Pemerintah Turunkan Tarif Retribus

ATAMBUA, HARIAN JHF - Rabu, 10 Juni 2015 - Dilansir dari RRI.CO.ID

KBRN, Atambua : Masyarakat Pedngang Pasar Baru Atambua datang ke DPRD Belu, Selasa, (09/06/2015) untuk menyampaikan aspirasi mareka terkait harga kontrakan ruko yang tidak sesuai dengan harga penghasilan per bulan masyarakat.

Mewakili para pedangang, Haji Komarudin mengatakan, harga kontrakan yang ada terlalu jauh melebihi penghasilan sehingga perlu di turunkan harga kontraknya agar tidak membebani masyarakat pedagang, maka aspirasi disampaikan ke DPRD Belu untuk ditindaklanjuti.

"Harga sewa ruko sangat tinggi padahal pembeli sangat sedikit, mengakibatkan kami merugi jadi kami minta agar di turunkan harga sewanya, aspirasi ini kami sampaikan ke DPRD Belu untuk di tindak lanjuti," katanya.

Pedagang diterima oleh Ketua dan anggota Komisi II DPRD Belu. Wakil ketua Simon Guido  menyampaikan bahwa aspirasi akan ditinjau oleh pemerintah dan menunggu kajian pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindag. Keluhan pedangang terhadap sarana yang rusak akan diperbaiki oleh oleh pemerintah hingga akhir 31 Desember 2015 mendatang. Masyarakat meminta agar kontrak yang ada ditinjau kembali sesuai dengan daya beli masyarakat, dari lantai 1 50 persen, sedangkan lanatai 2 30 persen.

"Aspirasi ini kami akan tampung untuk di turunkan atau tidak perlu di lakukan kajian karena retribusi sudah diatur dalam perda," ungkapnya.

Menanggapi keluhan para pedangang, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdangangan Kabupaten Belu, Florinaus Nahak mengatakan, dari 168 ruko yang ada, jika pedagang pasar mengalami kerugian, maka 50 persennya harus didesain sesuai perda.

"jika pedagang rugi, maka perlu dilakukan kajian mendalam tentang retribusi. Jika sudah perusahaan daerah, maka kita tinggal mengambil uang yang ada di perusahaan daerah dan bisa ada pelayanan langsung. Namun ini belum, dan jika diubah harus juga diubah perda-nya," tegasnya. (FLL)

(Jhf/Hjhf) // RRI Atambua

ATAMBUA: KPU Belu lakukan Sosialisasi tahapan dan pencalonan pemilihan Bupati dan wakil bupati Belu tahun 2015.

ATAMBUA, HARIAN JHF - Rabu, 10 Juni 2015 - Dilansir Dari RRI.co.id

KBRN, Atambua : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belu Rabu (10/6/2015)  mengadakan sosialisasi tentang tahapan dan pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati Belu 2015.

Ketua  KPU Belu, A.Martins Bara Lay, mengatakan, pelaksanaan sosialisasi tentang tahapan pilkada 2015 yang melibatkan partai politik, tokoh masyarakat, pimpinan LSM, pemuda dan insan pers, di Aula Hotel Nusantara dua Atambua.

“Kita sudah mulai mensosialisasikan tahapan pilkada sekaligus tentang persyaratan pencalonan, karena saat ini para calon telah mulai bermunculan untuk ikut berkompetisi sebagai calon bupati dan wakil  Bupati Belu periode 2015-2020,” jelasnya.

Martins Bara Lay menambahkan, pada pilbup 2015 ini menggunakan sistim aplikasi, maka akan ditekankan kepada partai politik ataupun kepada tim calon perseorangan untuk membentuk dan merekrut tenaga operator yang benar benar menguasai Teknologi Informasi (TI) dalam pengisian formulir yang disediakan KPU.

“Tenaga tersebut akan mengisi formulir dalam bentuk aplikasi, sehingga akan memudahkan dalam melihat dan akan mendeteksi data yang menyalahi aturan pilkada,” jelasnya.

Menurut ketua KPU Belu,sosialisasi sangat penting karena disampaikan tentang syarat syarat pencalonan dan aturan berkampanye, jadwal pendaftaran calon ke KPU serta proses proses apa saja yang akan dilakukan dan dilengkapi oleh pasangan calon saat mendaftar.

“Untuk calon perseorangan, mereka lebih awal memberikan persyaratan dukungan ke KPU tepatnya pada tanggal 11 Juni ini, karena kita akan melakukan verifikasi atas persyaratan dukungan calon ke tingkat PPS atau kelurahan,” tukasnya.

Menurut ketua KPU, Dalam persyaratan dukungan bagi calon perseorangan yang mengajukan sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Belu harus memenuhi syarata 10 persen atau dari jumlah penduduk yang ada di kabupaten Belu yaitu dari data agregat kependudukan jumlah penduduk kabupaten Belu sebanyak, 2 17956 ua ratus  jiwa,maka dukungan yang harus di penuhi pasangan perseorangan yaitu 21 700jiwa.

"Sesuai persyaratan dukungan tersebut berupa KTP yang berlaku,paspor,kartu keluarga dan dokumen yang di keluarkan secara resmi,"katanya

Bara lay menegaskan, jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi oleh pasangan calon dari perseorangan, maka KPU Belu berhak menolak dan membatalkan pencalonan sebagai walikota dan wakil walikota.

“Kalau untuk calon dari parpol syarat dukungan harus dua puluh persen dari kursi yang ada di DPRD atau dua puluh lima persen perolehan suara sah pada pemilu legislatif lalu,” ujarnya.

Pada pemilihan legislatif yang lalu dari 12 partai politik yang ada di Belu belum memenuhi persyaratan 20 persen sehingga partai polirik perlu berkoalisi untuk mengusung calon bupati dan wakil Bupati.

“Jadi parpol yang mengajukan pasangan calon untuk pilkada 2015 ini harus berkoalisi sehingga dapat mengusung calon,” jelasnya.(FLL)

(Jhf/Hjhf) // RRI Atambua

ATAMBUA: Antisipasi Batalnya Pilbup, Pemkab Belu - Panwaslu Tandatangani NPHD

ATAMBUA, HARIAN JHF - Rabu, 10 Juni 2015 - Dilansir Dari RRI.co.id

KBRN, Atambua : Guna mengantisipasi kembali ditundanya pelaksanaan pemilihan Kepala daerah/wakil kepala daerah, Pemerintah Kabupaten Belu bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Belu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sehingga Kabupaten Belu bisa mengelar Pilbup serentak 9 Desember 2015. Sebab, pada tahun 2013 yang lalu, pilbup tidak digelar sehingga Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste ini dipimpinan oleh seorang penjabat atau karteker.

Ketua Panwaslu Kabupaten Belu, Andre Parera mengatakan, anggaran yang telah ditanda tangani bersama pemerintah Kabupaten Belu untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu sebesar Rp2,280 milyar dari angaran yang diajukan sebesar Rp3,5 milyar. Saat ini, Panwas tengah menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi sehingga anggaran tersebut dapat dicairkan guna tahapan selanjutnya.

"Angaran pilbub sudah ditanda tangani tapi belum bisa dicairkan karena masih ada administrasi yang perlu diurus,dan Panwas telah menyiapkan seluruh administrasi itu, kami harap dalam waktu satu atau dua hari ini dana itu sudah bisa cair," ungkapnya, kepada RRI, Selasa (09/06/2015).

Menurut Ketua Panwaslu Belu, tahapan perekrutan panitia edhok untuk 12 kecamatan akan segera dilakukan, dengan total Panwascam 36 orang, PPL 81 orang. Panwas TPS 360 orang.Tahapan selanjutnya akan di lantik dan di berikan Bimbingan teknik terkait tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Belu 2015.

"Kami akan merekrut panitia edhok, pertengahan Juni ini akan dilakukan pelantikan dan bimtek,diharapkan semua tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Belu berjalan dengan aman dan lancar," tegasnya.

Andre Parera mengatakan, sesuai mandat yang di berikan panwas akan terus melakukan pengawasan setiap tahapan yang tengah di jalankan KPU agar sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan.

"Meski angaran belum cair kami tetap bekerja sesuai mandat yang ada pengawasan pada tahapan KPU kami tetapakukan agar berjalan sesuai aturan," katanya. (FLL)

(Jhf/Hjhf) // RRI Atambua

SMPN 1, Semuanya Lulus!

ATAMBUA, HARIAN JHF - Rabu, 10 Juni 2015 - Pada hari ini pukul 10:00 WITA, Telah diumumkan tentang kelulusan kls. IX SMP Negeri 1 Atambua. Dari hasil tersebut, rupanya seluruh kelas IX di SMPN 1 Atambua lulus!

Berikut adalah beberapa dari posting mereka di Facebook:

Kelas IX: "Kami terima amplop besok"

Gambar: Contoh Ijazah SMP

ATAMBUA, HARIAN JHF - Selasa, 9 Juni 2015 - Pada hari ini, 9 Juni 2015, telah diumumkan tanggal penerimaan amplop lulus/ bagi kelas IX. Dalam pengumuman tersebut, telah diberitahukan bahwa penerimaan amplop akan dilakukan:

Tanggal: 10 Juni
Tahun: 2015
Pukul: 10:00 WITA
Tempat: Halaman SMP Negeri 1 Atambua

(Jhf/Hjhf) via SMPN1Atb dan Hmb

Pengembalian Buku, "Kami Antri '1 Jam'"

ATAMBUA, HARIAN JHF - Selasa, 10 Juni 2015 - Pada saat pengembalian buku bagi kelas VII dan VIII, terjadi sebuah antrian yang cukup panjang, pada awalnya, hanya terdapat 1 antrian, lalu dikembangkan menjadi 2, meskipun hanya ada 1 staff yang melayani. Ketika salah satu staff perpustakaan datang, antrian telah mencapai 10 meter. Ketika itu, staf perpustakaan tersebut telah membantu pengembalian buku. Saat itu antrian tetap panjang, tetapi pelayanan kini telah menjadi lebih cepat.

Saat pukul 9:00 WITA, antrian telah mereda. Tidak banyak orang yang datang lagi.

(Jhf/Hjhf) via SMPN1Atb

Pramuka SMPN1 Atambua: "Kami telah memilih badan pengurus Pramuka t/a 2015/2016."

ATAMBUA, HARIAN JHF - Senin, 8 Juni 2015 - Pada hari ini, 8 Juni 2015, telah dipilih badan pengurus Pramuka tahun ajaran 2015/2016. Acara pemilihan ini dilakukan pada pukul 11:35, sepulang sekolah di kelas VII.B (TU Lama). Dalam acara ini, kakak yang membimbing adalah Kak Messakh Nenobais, pembina Pramuka SMPN1 Atambua.

(Jhf/Hjhf) via Pramuka

Festival Teater Nasional NTT: "Kami Menerima Calon Pak Guru"

ATAMBUA, HARIAN JHF - Senin, 8 Juni 2015 - Pada pukul 4:34 WITA di SMP Negeri 1 Atambua, Calon Festival Teater Nasional NTT 2015 telah kehilangan salah satu anggotanya. Anggota bersebut bernama 'Arya Pratama' dari kelas VII.B SMP Negeri 1 Atambua ini. Saat itu, masih diragukan apakah dia masih masuk atau tidak lagi.

Dari itu pun, temannya yang bernama 'Rio Lako' yang sekelas dengan dia pun menjelaskan kenapa Arya tidak masuk. "Dia tidak masuk karena dia takut kena marah", penjelasan Rio kepada ibu guru pembimbing.

Setelah ibu guru pembimbing mengetahui hal itu, ia pun segera meminta kepada para calon untuk meminta salah satu dari teman / kawannya untuk mengikuti acara itu. "... kalau bisa kalian cari dulu kalian punya teman untuk ikut dengan kita heeh...", kata ibu guru pembimbing.

Dari kejadian itu pun, sepulang latihan sudah ada beberapa yang akan mencari temannya, "masalahnya susah, mereka kadang-kadang tidak mau", dikatakan salah satu anggota. Ada pula yang mau mengumumkan lewat media sosial, misalnya Facebook, ataupun Twitter.

Setelah didapatkan satu orang, orang itu akan menempati tempat Arya yang telah 'kabur' tersebuat, yaitu sebagai Pak Guru. Jabatan Pak Guru tidaklah terlalu susah, hanya aktif di adegan 3 dan 4. Sehingga telah diumumkan bahwa seluruh anggota tersebut memerlukan pengganti yang setia mengikuti latihan, selain dari Arya.

(Jhf/Hjhf) // SMPN1Atb

JAKARTA: Perang melawan Ijazah Palsu

ATAMBUA - HARIAN JHF - Minggu, 7 Juni 2015 - Dilansir dari RRI.co.i

KBRN, Jakarta: Setelah cukup lama hilang, kasus ijazah Palsu kembali muncul ke permukaan. Bedanya kali ini yang memunculkan adalah  Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, setelah melakukan inspeksi mendadak pada salah satu perguruan tinggi di Bekasi. Kasus ijazah Palsu ini menjadi semakin menyeruak, karena Menteri M Nasir menindaklanjutinya dengan melaporkannya pada Kapolri.

Kabar terakhir, jajaran kepolisian Metro Jaya sudah mengamankan sejumlah orang yang masuk  sindikat pemalsu ijazah dan diduga bekerjasma dengan sejumlah kampus. Di Medan, kepolisian menangkap rektor salah satu perguruan tinggi yang disinyalir telah menerbitkan sekitar 1200-an ijazah palsu.  Bahkan dari hasil investigasi sementara, Kementrian Ristek Dikti mencatat ada sekitar 18 Perguruan Tinggi yang diduga menerbitkan ijazah Palsu, salah satunyan di Kupang Nusa Tenggara Timur.

Kasus ijazah palsu ini sebenarnya sudah cukup lama timbul tenggelam di tanah air. Ancaman hukuman penjara dan denda bagi para pelaku dan pengguna seolah tidah menyurutkan kejahatan intelektual tersebut. Kalau ada yang menyebut kasus ini sebagai fenomena Gunung Es, dapat dibayangkan berapa ratus ribu ijazah palsu yang sudah diterbitkan. Berapa banyak pula perguruan tinggi nakal yang menerbitkan ijazah palsu di Indonesia. Satu fenomena yang menyedihkan bahkan menyesakan dada.

Karena itulah sudah seharusnya kita mendukung langkah yang dilakukan Kementrian Ristek Dikti untuk terus melakukan investigasi terhadap perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah palsu. Kita juga Harus mendukung langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Chrisnandi, yang mengintruksikan seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan daerah, melakukan audit terhadap ijazah para pegawainya. Karena upaya bersih-bersih ijazah palsu ini tidak akan berhasil kalau hanya dilakukan pada pembuatnya saja, tetapi juga harus dilakukan kepada para penggunanya.

Bisnis ijazah palsu tetap eksis mengikuti hukum pasar. Transaksi terjadi karena ada permintaan. Kecenderungan lebih menghargai gelar dan ijazah dalam dunia kerja dibanding ketrampilan dan prestasi kerja, menjadikan banyak manusia Indonesia yang ingin memiliki gelar sarjana, tetapi tak mau bersusah payah mengikuti proses pendidikannya . Orang merasa lebih bangga dan lebih dihargai dengan gelar yang sederet.  Pola pikir dan perilaku inilah yang harus diubah terlbih dahulu. Bukankan hakekat dari sebuah pendidikan adalan memperoleh ilmu yang dapat menjadi bekal mengarungi kehidupan.? Bukan semata-mata untuk ijazah dan mencari gelar akademik.

Memberantas ijazah palsu memang bukan hal yang mudah. Persoalannya sangat kompleks.  Tidak semata-mata pidana pemalsuan, tetapi terkait dengan masalah sosial. Tidak cukup perang terhadap ijazah palsu ini hanya diserahkan kepada pemerintah dan aparat, tetapi diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat.  Untuk memberikan efek jera, pemberlakukan hukuman secara tegas harus dilaksanakan, termasuk mencopot para pegawai  dan pejabat  yang terbukti menggunakan ijazah palsu. Di sisi lain persepsi soal gelar harus diubah. Gelar sarjana penting untuk menilai seseorang , tetapi kinerja dan karya jauh lebih penting dan lebih utama. (Danang Prabowo)

(Jhf/Hjhf) // RRI Jakarta

KUPANG: Pemerintah Dan Masyarakat NTT Menolak ISIS Masuk Di NTT

ATAMBUA - HARIAN JHF - Minggu, 7 Juni 2015 - Dilansir dari RRI.co.id

KBRN RRI Kupang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan seluruh komponen masyarakat menolak kelompok radikal Negara Islam Irak Dan Suriah (ISIS) masuk di wilayah NTT. 

“ Kami, Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat telah bersepakat untuk menolak ISIS masuk di wilayah NTT, “ tegas Gubernur NTT Drs. Frans Leburaya, Senin,(30/3/2015) di Kupang. 

Sampai saat ini, menurut Gubernur Frans Leburaya gerakan ISIS belum di temukan ada di wilayah NTT. Adanya pemberitaaan media tentang  penangkapan sejumlah orang di Kabupaten Rote Ndao beberapa hari lalu, itu bukanlah kelompok ISIS. 

“ Sampai saat ini ISIS belum di temukan ada di NTT. Kalau Berita media kemarin soal penangkapan 11 orang di Rote, itu bukan kelompok ISIS,” kata Frans Leburaya, seusai mengresmikan Programa 4 RRI Kupang. 

Kepada RRI Frans Leburaya menegaskan, walaupun ISIS belum ditemukan di NTT, namun semua jaringan yang ada telah di kerahkan untuk memantau dan mengawasi di daerah – daerah. 

Walikota Kupang Jonas Salean yang di mintai komentar terpisah, senada menyatakan menolak gerakan ISIS masuk di Kota Kupang. 

Jonas bahkan mengatakan, telah menginstruksikan untuk seluruh aparatur di kelurahan termasuk Ketua RT dan RW untuk mengawasi dengan ketat masuk keluar warga yang tidak di kenal di daerahnya masing – masing. 

“ Siskamling telah saya instruksikan untuk tetap aktif. Aparat kelurahan dan Ketua RT juga sudah di perintahkan untuk mengawasi secara ketat masuk keluar warga baru, “ kata Jonas Salean. (Chris Adoe)

(Jhf/Hjhf) // RRI Kupang

Setelah Hujan Deras Semalaman, Tempat ini terjadi banjir.

ATAMBUA - HARIAN JHF - Minggu, 7 Juni 2015 - Setelah terjadi hujan deras pada hari minggu pagi (7 Juni 2015), di tempat-tempat ini terjadi banjir, yang kemungkinan besar / kecil.

Meskipun beberapa dari tempat ini berada di dataran tinggi (atau sekitar Atambua), tetapi tetap terjadi banjir karena tidak ada saluran got. Berikut adalah tempat-tempat tersebut:
- Jalan Ade Irma Suryani, banjir menggenangi sebagian badan jalan dengan ketinggian 5-15 cm.
- Jalan Proklamasi, di sebelah selatan jalan tersebut, air mengalir dari got ke sebelah kanan jalan (arah dari lampu merah Gereja Polycarpus)
- Jalan Cut Nya Dien, depan kantor PLN Rayon Atambua, terdapat air yang tergenang akibat penuhnya got (aliran air) di sebelah kiri badan jalan tersebut.
- Kali Talao, belakang Kantor Polisi, di daerah ini, air kali mengalir 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan biasanya, karena kali ini menampung semua air dari wilayah Kota Atambua.
- Dan masih ada tempat-tempat lain, (hanya saja belum dilaporkan).

Dari tempat-tempat di atas, diharapkan untuk mewaspadai diri anda jika anda tinggal di dataran yang rendah, atau tempat di mana air tergenang, karena ada kemungkinan rumah anda menjadi sasaran selanjutnya!

(Jhf/Hjhf)

"Pelemparan Sadis"

ATAMBUA - HARIAN JHF - Sabtu, 6 Juni 2015 - Sepulang Ujian Kenaikan Kelas (Ujian Tulis / Ujian Semester 2) di SMP Negeri 1 Atambua pada hari ke-4, terjadilah sebuah pelemparan yang antara 2 orang kelas VII. Belum dipastikan dari mana ke-2 pihak tersebut.

(Jhf/Hjhf)